Playboy, Kebebasan Bersuara, dan Perempuan

Saya ditanya seseorang apa pendapat saya tentang Playboy Indonesia, maksudnya, apa saya setuju majalah laki-laki dewasa asal Amerika ini juga beredar di Indonesia. Jawaban saya tidak, saya tidak setuju. Bukan semata karena kata orang Playboy mengumbar sensualitas perempuan tapi karena saya melihat masih ada banyak kebutuhan media yang lebih “pas” untuk orang Indonesia saat ini. Media yang menurut saya bisa memenuhi kebutuhan publik untuk memahami keberadaan, hak dan kewajiban pembacanya sebagai bagian dari sebuah ‘publik’. Idealnya, saya pikir, lebih baik uang investasi untuk memproduksi Playboy dipakai untuk membuat “edisi murah” koran-koran seperti Kompas, Koran Tempo, atau The Jakarta Post. Tetapi, yang namanya ideal tentu sering jauh dari realitas.

Apa yang akan saya bahas disini tidak lagi hanya masalah Playboy, tapi media pornografi pada umumnya. Karena, kalau tidak malu-malu mengakui, Playboy Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kakeknya Playboy USA. Jadi saya kuatir juga dengan praktek peredaran Playboy di Indonesia. Sama seperti halnya VCD/ DVD bajakan, atau komik dan stensilan yang berisi adegan-adegan percintaan yang vulgar serta tubuh perempuan yang telanjang mudah didapat oleh anak-anak di bawah umur, Playboy dan majalah laki-laki lain yang semacam pun pasti akan sangat mudah diakses. Di Belanda, tempat saya tinggal saat ini, majalah khusus laki-laki dewasa dijajakan dengan terbuka di toko-toko buku baik di stasiun, airport, mau pun di pusat perbelanjaan. Biasanya ada di rak agak-atau paling-atas. Tetapi, seperti halnya membeli rokok dan minuman keras, jika calon pembelinya masih kelihatan belum berumur, maka akan ditanya kartu identitasnya. Tetapi di Indonesia apakah anda bisa menjamin?

Kaum feminis mempunyai pandangan yang beragam tentang Playboy, sebagai bagian dari genre produk-produk media untuk laki-laki dewasa. Ada yang mengatakan bahwa asalkan si perempuan model itu memutuskan sendiri dengan bebas untuk difoto—atau bermain di film porno—tidak ada eksploitasi disana. Tetapi apakah sesederhana itu? Apakah batas eksploitasi?

Beberapa waktu lalu saya menonton salah satu acara TV (maaf saya lupa detail nama dan produksinya) yang memberikan liputan investigasi industri film porno di Amerika. Ditayangkan disitu seorang ibu muda, single parent, dari Inggris sengaja datang ke Amerika (surganya industri film porno) untuk menjadi bintang film porno. Alasan utamanya mencari uang. Rupanya dia sudah mempunyai kontak dengan seseorang yang kemudian menjadi manajernya. Akhirnya mereka bertemu dengan seorang produser dan mereka setuju dia membintangi beberapa film. Sebelum menandatangani kontrak ada satu formulir pertanyaan mengenai latar belakang dan preferensi seksualnya—apakah dia keberatan dengan adegan-adegan percintaan tertentu. Di awal-awal shooting perempuan ini nampak senang saja karena dia menganggap adegan-adegan yang harus dijalani masih bisa ‘ditoleransi’ apalagi setiap saat si produser dan crew film itu memujinya sebagai perempuan yang cantik, sexy, dan menggairahkan. Lalu ada eskalasi tingkat kevulgaran adegan yang harus dia jalani. Sampai pada suatu hari si produser memintanya membintangi film dengan adegan ‘gang bang’. Dia ragu, tapi si manajer berhasil meyakinkannya. Shooting belum dimulai dia sudah mulai ketakutan bahkan kemudian lari terbirit-birit meninggalkan setting. Tapi kemudian si produser membujuknya, merayunya, sampai akhirnya mengatakan bahwa si perempuan ini tidak mau peduli dengan orang lain (maksudnya para pemain yang lain dan crew filmnya yang masih menunggunya), melalaikan kewajibannya, dan merugikan produsernya. Akhirnya perempuan ini setuju, mungkin karena merasa bersalah, untuk melanjutkan pengambilan gambar.

Menurut anda ini eksploitasi atau bukan? Tidak ada paksaan fisik dan ancaman verbal, tapi ada usaha-usaha pendistorsian realitas pada modelnya agar sesuai dengan realitas industri film porno ini. Dan tentu saja yang menguntungkan secara ekonomi si produser atau pemilik modal. Konsep dan realitas si perempuan ini tentang tubuh dan preferensi seksualnya tidak lagi ada di tangannya sendiri tapi di tangan si produser—ini bisa disebut ‘kolonialisasi seksual’ menurut Andrea Dworkin. Tidak melalui paksaan fisik tapi ideologi—mungkin hampir sama dengan cara kerja BKKBN zaman Orde Baru yang ‘meneror’ secara ideologi bahwa perempuanlah yang harus ber-KB.

Ada sebagian feminis lagi yang sangat anti dengan produksi-produksi semacam ini. Salah satunya adalah Andrea Dworkin, nama yang sudah saya sebut di atas. Disebutkannya pornography berasal dari bahasa Yunani “pornē” dan “graphos” yang artinya “writing about whore” lebih-lebih adalah tentang “pelacur yang paling murah” (Pornography: Men Possessing Women, 1982: 199). Dan pornografi pada masa kontemporer ini pun, menurut Dworkin, masih mengacu pada konsep awal “pencitraan tentang pelacur murahan” tersebut. Tidak ada yang berubah kecuali bahwa sekarang menggunakan alat dan media perekam yang lebih canggih. Sebagai layaknya seorang penjaja seks dalam kehidupan nyata, dalam bahasa gambar pun juga hanya ada satu tujuan: pencitraan perempuan sebagai “pelayan kebutuhan seksual laki-laki”. Maka, jika anda amati lagi majalah-majalah atau film dalam genre ini--bahkan Playboy Indonesia edisi 1-3 sekalipun—anda akan menemukan bahwa untuk memenuhi tujuan pencintraan perempuan penjaja seks diperlukan kode-kode visual seperti ini: pakaian dalam yang seksi dan indah, setting kamar tidur, kasur dan bantal, dan pose yang “menyerah” atau “mengundang”. Betapapun artistik katanya, atau romantis, bahasa gambar yang dituju adalah bahasa gambar yang sesuai dengan konsep “pencitraan tentang pelacur murahan”.

Saya tidak sedang menghujat profesi PSK secara umum—karena saya percaya sebagian memang terpaksa melakukannya. Yang saya garis bawahi disini adalah bahwa gambar-gambar pornografi tersebut (sesuai dengan konsep Dworkin) telah meletakkan perempuan—khususnya modelnya dan umumnya semua perempuan—dalam posisi (atau berpotensi) sebagai penjaja seksual. Perempuan menjajakan tubuhnya dan laki-laki adalah pembelinya. Pembeli adalah raja. Dan, seiring dengan berkembangnya industri sex dan teknologi yang mendukungnya—maka dibutuhkan semakin banyak “pelacur” untuk memenuhi tuntutan pasar. Dan semakin besarnya persaingan semakin dibutuhkan kreativitas penciptaan citra “pelacur” ini. Yang terjadi akhirnya, kita menormalisasi gambar-gambar ini:

“Real women are tied up, stretched, hanged, fucked, gang-banged, whipped, beaten, and begging for more [...] The technology by its very nature encourages more and more passive acquiescence to the graphic depictions. Passivity makes the already credulous consumer more credulous. He comes to the pornography a believer; he goes away from it a missionary. The technology itself legitimizes the uses of women conveyed by it” (Dworkin, Pornography, 1982: 201-2). Jangan lupa, batas pencitraan dan realitas seringkali menjadi sangat kabur. Menurut saya, inilah the simulacra of porneia.

Jadi sebetulnya apa hubungannya antara pornografi dan kebebasan bersuara? Publik yang semacam apa yang bisa muncul dari sebuah relasi gender yang dicitrakan dalam media-media porno tersebut: dimana perempuan sebagai "pelayan" dan laki-laki "majikan"? Suara siapa yang mendapatkan kebebasan melalui produk-produk ini? Yang pasti bukan suara saya. Mungkin suara anda?